Anggota BURT Sohibul Iman mengatakan, penyerapan anggaran yang sangat cepat pada akhir tahun atau dua bulan terakhir tidak bagus buat pengelolaan anggaran keuangan negara. "Terlihat ada semacam anomali penyerapan pada 10 bulan anggaran rendah, khususnya belanja modal dimana seharusnya sebagai engine of growth Indonesia."paparnya saat dialog "analisis kritis rendahnya serapan APBN" di Jakarta, Kamis, (26/1).

Sohibul mengkritisi SAL 96.7 Triliun, dimana seharusnya anggaran SAL bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. bahkan, pemerintah selalu berdalih bahwa APBN kita selalu kekurangan mestinya ada mekanisme yang jelas agar SAL itu dapat digunakan.

Dia mengatakan, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran yaitu penyerahan DIPA yang telat, karena itu pemerintah untuk anggaran 2012 telah mempercepat penyerahan DIPA lebih awal sehingga seluruh Kementerian dan lembaga dapat bekerja lebih cepat.  "selain itu pemerintah juga menjalankan kebijakan yang tidak konsisten, misalnya saja diawal tahun mereka meminta seluruh KL efisiensi 10 persen namun menjelang akhir tahun efisiensi itu disuruh dipake kembali anggaran efisiensinya dengan dalil penyerapan,"paparnya.

Selain itu, terdapat penelitian mengenai rendahnya serapan karena faktor cash management. "jika ingin menggunakan anggaran pada bulan Januari-Februari tidak ada uangnya karena belum turun. kemudian Terakhir proses tender yang rumit banyak pihak yang mempersalahkan karena takut kepada KPK,"jelasnya.

Sementara anggota BPK Taufiqurrahman Ruki mengatakan, dari januari memang terlihat rendah dan semua anggaran numpuk di desember bahkan selama tahun 2008-2010 terlihat seperti itu. "Kita melihat persoalan ini karena perencanaan dan penganggaran belum sesuai kebutuhan riil, pengesahan APBNP mendekati akhir tahun anggaran,"jelasnya.

Menurutnya, prosedur belanja barang dan modal relatif rumit sehingga memerlukan waktu untuk melaksanakannya. "Sikap kehati-hatian KPA atau PPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa agar terhindar dalam permasalahan hukum, selain itu, realisasi menumpuk di akhir tahun menunjukkan pemantauan dan evaluasi atas realisasi belanja KL belum memadai,"lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, BAKN Menerbitkan buku yang berisi beberapa 3 laporan yang membahas laporan tahunan 2010 dan 2011 terhadap laporan BPK dari seluruh Kementerian/lembaga, profil dan kinerja BAKN DPR, dan laporan investigasi BAKAN atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2011."penerbitan profil dan kinerja ini bertujuan sebagai pertanggung jawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun,"kata Ketua BAKN Ahmad Muzani.

Menurutnya, buku ini menyajikan profil dan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI. meskipun belum semua fungsi BAKN dapat terekam secara lengkap. "semoga dapat gambaran sebuah perjalanan singkat namun sarat dengan capaian, maupun hambatan dan kedala yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk meraih kinerja BAKN lebih baik lagi,"papar Muzani dalam pengantar buku profil dan kinerja BAKN tersebut. (si)